Politik Nglulu untuk Membongkar Borok Politik dan Hukum

Foto dari tempo.co

Hari ini, akhirnya presiden membuat keputusan tentang nasib Komjen BG. Semua sudah membaca dan melihat apa yang tersurat dari keputusan ini. Proses tarik ulur politik dan hukum mewarnai perjalanan kasus yang melibatkan 2 institusi besar penegak hukum, KPK dan Polri.
Banyak yang menunggu dan gelisah dengan 'pertarungan el classico' antara KPK dan Polri. Ditetapkannya Komjen BG menjadi tersangka oleh KPK memicu rentetan tuntutan-tuntutan balik oleh Polri dan 'masyarakat' yang dibongkar dari file-file masa lalu para pemimpin KPK. Ada tuntutan sebatas etik, ada juga yang pidana.

Kita tarik sejenak ke belakang. Mengintip sebuah peristiwa besar yang memicu kontroversi ini. Berangkat dari sebuah pertanyaan: "Mengapa presiden hanya mengajukan 1 nama, yakni Komjen BG sebagai calon Kapolri?" Banyak analisa yang mengarah pada keinginan Ibu Ketum PDIP. Seperti telah dimahfumi bersama bahwa Pak Jokowi adalah 'anak ideologis' dari PDIP. Tentu saja ini membuat posisi terjepit. Menolak keinginan partai berarti 'durhaka' pada induknya, sementara itu ada fakta yang mengatakan bahwa Komjen BG masuk dalam jajaran 'Jenderal Rekening Gendut'. Saya pribadi menangkap sinyalemen bahwa Pak Jokowi melakukan politik 'Nglulu' (Bhs Jawa) yang bisa berarti:

krama/ngoko mènèhi luwih saka kang dijaluk

(Memberi lebih daripada yang diminta)

sumber : http://jv.wiktionary.org/wiki/nglulu

Seolah apa yang disanggupi oleh Pak Jokowi terhadap permintaan induknya akan menyenangkan dan diamini. Mungkin ini memang disengaja. "Biar, dituruti saja kemauannya, kita akan lihat nanti implikasinya." Dan benar, status tersangka yang disematkan kepada Komjen BG setelah penetapan sebagai Calon Kapolri menjadi titik awal. Sementara itu, DPR pun juga menyetujui usulan cakapolri ini, seolah ingin 'menjebak' Pak Jokowi, juga dengan metode politik nglulu.

Dan akhirnya kasus ini melebar kemana-mana:

1. Kasus Pimpinan KPK, BW dan AS yang dijerat dengan kasus-kasus masa lalunya.
2. Lobi politik yang alot antara koalisi KMP dan KIH
3. Lobi politik yang keras antara PDIP, Nasdem, dan Pak Jokowi.
4. Keputusan Hakim Sarpin yang kontroversial terhadap gugatan Komjen BG di pra peradilan.
5. 21 penyidik KPK yang disangkakan dalam kepemilikan senjata api
6. BW dan AS diberhentikan sementara dari KPK, dan diajukannya BH sebagai calon Kapolri baru
7. Dinamika support masyarakat terhadap KPK 

Dari sini akhirnya kita bisa memetakan posisi dan status masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Yang baik menjadi jelas, dan yang buruk mulai terkuak. Saya disini tidak akan memberikan penilaian apapun, silakan anda nilai sendiri.

Pak Jokowi adalah orang Jawa sederhana. 'Laku' nya yang membuat beliau sekarang menjadi 'lakon'. Dan 'setiti ngati-ati' juga menjadi patokan dalam memutuskan.

Politik nglulu membongkar aib yang disimpan.

Perjuangan masih panjang. Hari ini baru permulaan dan permukaannya saja.

Tamansari 18 Februari 2015

Menjelang Imlek

Gong Xi Fat Chai 

Tweet